"UN merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan negara"
"UN merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan negara"
"UN merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan negara"
Keterlambatan distribusi soal ujian nasional (UN) yang berimbas pada penundaan UN di sejumlah daerah, merupakan mismanajemen penyelenggara yang berdampak ke anak peserta ujian.Namun, hak peserta didik jangan sampai dikorbankan.
"Kalau kemudian UN susulan dilakukan dengan format soal tidak berbeda dari soal UN saat ini, maka dengan sendirinya soal bocor karena mismanajemen itu. Hal ini tidak baik untuk anak yang mengerjakan UN sesuai jadwal, dan juga tidak baik bagi anak yang terlambat mengerjakan UN," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Badariyah Fayumi, Senin (15/4/2013).
Karena itu, KPAI meminta pemerintah membuat soal baru untuk UN di wilayah yang mengadakan UN tidak sesuai jadwal.Selain itu, Badariyah meminta pemerintah memikirkan ulang pemberlakuan UN sebagai syarat penentu kelulusan anak.
Selama ini, UN membuat semua pihak tertekan. Apalagi, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda sehingga akan sulit mengukur kemampuan anak dari UN semata. "UN merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan negara," ucapnya.
Penulis: kompas.com