Mendikbud Sosialisasikan Kurikulum 2013 pada Rakor Pendidikan Dasar

Written by Kamadeva at 2013-03-25 07:10:45.

Jakarta --- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyosialisasikan Program Kerja Direktorat Pembinaan SMP tahun 2013. Rakor yang mengundang perwakilan dinas pendidikan dari 33 provinsi ini membahas tentang Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Kurikulum 2013.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pun menyosialisasikan perkembangan kurikulum 2013 kepada perwakilan dinas pendidikan yang hadir. "Rapat koordinasi seperti ini sangat penting, yaitu sebagai salah satu simpul yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013, dan efisien," kata Mendikbud saat menjadi pembicara pada rapat koordinasi di Hotel Jayakarta, Minggu (24/03).

Sosialisasi DAK Dan BSM SMP Tahun 2013 Dibuka

Written by Kamadeva at 2013-03-25 04:52:41.

Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP tahun 2013 di lingkungan Kemdikbud. Acara ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto pada Sabtu, (23/3). Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 23 Maret-26 Maret 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

Laporan Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud Didi Suhardi mengawali acara pembukaan. Didi mengatakan, tujuan rakor ini adalah menyingkronkan beberapa kegiatan baik kegiatan DAK SD, SMP, SMA, SMK dan bantuan siswa miskin, termasuk persiapan UN.

Mendikbud: Silakan KPK Mengawasi, Kami Sangat Senang

Written by Kamadeva at 2013-03-25 01:24:49.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak keberatan jika ada permintaan dari masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan anggaran Kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada KPK ini dinilai baik.

Menurut Nuh, permintaan tersebut sesuai dengan semangat pihak kementerian yang ingin menjalankan program kerja secara bersih tanpa ada embel-embel korupsi. Memang sudah sewajarnya, lanjutnya, penyelenggaraan kurikulum baru diawasi oleh berbagai pihak yang peduli pada perkembangan pendidikan di Indonesia.

"Mengenai anggaran kurikulum yang minta diawasi oleh KPK, silakan saja. Kami sangat senang dan saya sangat berterima kasih," kata Nuh di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Kemdikbud Apresiasi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pendidikan

Written by Kamadeva at 2013-03-25 01:04:49.

Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengapresiasi peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tanah air, termasuk pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad, di Kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta (22/3), menanggapi kedatangan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan dana kurikulum 2013 pada Kamis sore (21/3).

“Kemdikbud berterima kasih kepada publik yang telah memberikan perhatian dan dukungannya terhadap pendidikan, termasuk pengawasannya,” ujar Ibnu Hamad.

Terkait pengawasan anggaran pendidikan, dikatakannya, Kemdikbud telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Ketua KPK Abraham Samad pada 9 Maret 2012. MoU ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana yang diatur undang-undang.

Buku Kurikulum 2013 akan Siap Sesuai Jadwal

Written by Kamadeva at 2013-03-22 09:52:58.

Jakarta -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan optimismenya bahwa urusan buku untuk kurikulum 2013 akan siap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Buku final yang siap cetak dijadwalkan selesai 2 Mei 2013, jadi kalau sekarang belum selesai ya nggak apa-apa, wong belum jadwalnya," ujarnya di hadapan sejumlah wartawan di ruang kerja Mendikbud, Senayan Jakarta, hari ini Jumat (22/03/2013).

Mendikbud menambahkan bahwa saat ini buku untuk kurikulum 2013 sedang memasuki proses pelelangan. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk pencetakan dan distribusi buku kurikulum 2013 tersebut sudah dibentuk, dan sudah mulai bekerja. "Minggu depan, 25 April 2013 dijadwalkan pengumuman lelang melalui e-procurement," kata Mendikbud.

Kisi-Kisi Ujian Nasional 2012/2013

Written by Kamadeva at 2013-03-22 04:38:57.

Berikut ini kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2012/2013. Klik link berikut untuk mendownload :

SK-Kisi-Kisi-tahun-2012-2013.pdf
Kisi-Kisi-SD-MI-SDLB-tahun-2012-2013.pdf
Kisi-Kisi-SMP-SMA-SMK-PLB-tahun-2012-2013.pdf
Kisi-Kisi-PAKET-A-B-C.pdf

Penulis: kemdiknas.go.id

Kemampuan Sains dan Matematika, PR Besar Kurikulum Baru

Written by Kamadeva at 2013-03-22 01:59:58.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketertinggalan siswa Indonesia dalam bidang sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) dinilai disebabkan metode pembelajaran yang kurang tepat. Untuk itu, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi kurikulum pada tahun ini diharap dapat memecah kebuntuan rendahnya kemampuan siswa Indonesia di bidang ini.

Psikolog LPT UI, Wita Mulyani, mengatakan bahwa adanya kurikulum baru yang akan diterapkan pada Juli mendatang ini dianggap dapat menjadi jalan keluar dari rendahnya kemampuan siswa Indonesia saat ini khususnya di bidang sains dan matematika. Pasalnya, kurikulum baru saat ini menggunakan sains sebagai penggerak dari pelajaran lain.

Dukung Wajar 12 Tahun, Kotabaru Bebaskan SPP

Written by Kamadeva at 2013-03-22 01:32:05.

KOTABARU, KOMPAS.com — Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus menyempurnakan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dengan membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA.

Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru, Murdianto, di Kotabaru, Kamis, mengatakan, penerapan Wajar 12 tahun di wilayahnya mulai dari pendidikan sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA).

"Pemkab Kotabaru telah membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) mulai tingkat pendidikan SD hingga SMA karena telah dibiayai melalui dana Batuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Murdianto, Kamis (21/3/2013).