Kemampuan Sains dan Matematika, PR Besar Kurikulum Baru

Written by Kamadeva at 2013-03-22 01:59:58.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketertinggalan siswa Indonesia dalam bidang sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) dinilai disebabkan metode pembelajaran yang kurang tepat. Untuk itu, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi kurikulum pada tahun ini diharap dapat memecah kebuntuan rendahnya kemampuan siswa Indonesia di bidang ini.

Psikolog LPT UI, Wita Mulyani, mengatakan bahwa adanya kurikulum baru yang akan diterapkan pada Juli mendatang ini dianggap dapat menjadi jalan keluar dari rendahnya kemampuan siswa Indonesia saat ini khususnya di bidang sains dan matematika. Pasalnya, kurikulum baru saat ini menggunakan sains sebagai penggerak dari pelajaran lain.

Dukung Wajar 12 Tahun, Kotabaru Bebaskan SPP

Written by Kamadeva at 2013-03-22 01:32:05.

KOTABARU, KOMPAS.com — Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus menyempurnakan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dengan membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA.

Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru, Murdianto, di Kotabaru, Kamis, mengatakan, penerapan Wajar 12 tahun di wilayahnya mulai dari pendidikan sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA).

"Pemkab Kotabaru telah membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) mulai tingkat pendidikan SD hingga SMA karena telah dibiayai melalui dana Batuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Murdianto, Kamis (21/3/2013).

Daerah Pelosok Semangat Kurangi Angka Putus Sekolah

Written by Kamadeva at 2013-03-21 04:32:33.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bank Dunia yang bertajuk Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) ini mendorong semangat pemerintah daerah di pelosok untuk mengurangi angka anak putus sekolah. Sejumlah kabupaten/kota, seperti Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, bertekad melanjutkan upaya tersebut karena memperoleh pencerahan dari program ini.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Yohanes Piterson, mengatakan bahwa pihaknya belajar untuk aktif menggunakan data yang masuk dari sekolah-sekolah di kabupaten tersebut, salah satunya data mengenai anak-anak yang putus sekolah.

"Selama ini kami hanya menerima dan mengumpul data saja. Tidak tahu tindak lanjutnya mau bagaimana. Tapi dari program ini ada pencerahan," kata Piterson saat diskusi di Crowne Plaza Ballroom, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Sekolah Diharap Cermati Modus Penipuan Berkedok Pengumpulan Data

Written by Kamadeva at 2013-03-21 04:02:42.

Jakarta -- Sekolah diharapkan mencermati adanya modus penipuan yang berkedok pengumpulan data. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menemukan adanya sejumlah surat palsu perihal permintaan data ke sekolah-sekolah yang mengatasnamakan PDSP.

PDSP mendapai dua buah surat dengan nomor 890/2173/sj tanggal 4 Februari 2013 dan surat bernomor 3557/G4/LL/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal pendataan pendidikan yang dilakukan PDSP. Kedua surat tersebut dapat dipastikan palsu. "PDSP tidak pernah mengirimkan kedua surat tersebut," kata Kepala PDSP, Yul Yunazwin Nazaruddin, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Disdik Minta Sekolah Ajukan Beasiswa ke Perusahaan

Written by Kamadeva at 2013-03-21 01:18:46.

KARIMUN, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, meminta pengelola sekolah proaktif mengajukan permohonan beasiswa bagi siswa kurang mampu ke berbagai perusahaan yang menyediakan dana pengembangan masyarakat.

Pengelola sekolah kini perlu proaktif sebab Tim Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP2M) tidak lagi ditunjuk sebagai pengelola dana community development (CD) atau corporate social responsibility (CSR), demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Karimun Sudarmadi di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

"Dulu, permohonan beasiswa dengan dana CD bisa diajukan melalui TP2M. Tapi sekarang langsung ke perusahaan karena TP2M sudah ditutup, karena itu pihak sekolah harus proaktif mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan untuk membantu biaya pendidikan siswa tidak mampu," kata Sudarmadi, Rabu (20/3/2013).

Gotong Royong Benahi Tata Kelola Pendidikan Dasar

Written by Kamadeva at 2013-03-20 09:22:30.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karut-marut dunia pendidikan di Indonesia dinilai disebabkan oleh tata kelola pendidikan yang tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Bank Dunia, Uni Eropa dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membenahi tata kelola pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Melalui program bertajuk Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang berlangsung dari tahun 2008-2012, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, mengatakanpenyelenggara pendidikan di setiap tingkatan diberikan pendampingan.

Mendikbud: Siapkan "Karpet Merah" Bagi Siswa Miskin Berprestasi

Written by Kamadeva at 2013-03-20 04:37:32.

Jakarta --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan adanya pergeseran yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan tinggi. Jika selama ini tingkat kemuliaan sebuah perguruan tinggi terletak pada banyaknya mahasiswa yang mampu secara ekonomi, maka sekarang dilihat dari berapa banyak siswa miskin yang belajar di kampus tersebut.

"Dalam bahasa kasarnya, sudah saatnya kita gelar karpet merah untuk adik-adik kita itu bisa masuk perguruan tinggi," kata Mendikbud usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Chairul Tanjung Foundation dengan 16 rektor PTN, di Graha Utama Kemdikbud, Selasa (19/3).

Mendikbud mengatakan, Bidikmisi menjadi salah satu cara untuk membawa masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dengan kata lain, program ini untuk membeli masa depan dengan harga sekarang. Dari program ini diharapkan pemerintah dan negara hadir di tengah-tengah keluarga yang kehidupan ekonominya kurang. Ada tiga alasan mengapa Bidikmisi harus dijalankan. Pertama, alasan politik Undang-Undang. "Kalau PTN tidak melaksanakan, berarti melanggar perintah undang-undang", kata Mendikbud.

Kemendikbud Tolak Buka Kunci Jawaban UN ke Publik

Written by Kamadeva at 2013-03-20 01:31:36.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menegaskan penolakan untuk membuka kunci jawaban Ujian Nasional (UN) SMP/MTs tahun 2012 ke publik. Penegasan ini kembali dilontarkan dalam sidang ajudikasi pertama antara Kemendikbud dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di kantor Komisi Informasi Pusat, Selasa (19/3/2013), menyusul sengketa permohonan informasi kunci jawaban UN oleh ICW.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, mengatakan bahwa pihaknya telah menjawab permohonan ICW mengenai kunci jawaban UN tersebut dan menjelaskan kunci jawaban tersebut tidak dapat dibuka kepada publik. Namun, ICW menyatakan keberatan atas jawaban dari Kemdikbud tersebut.