Daerah Pelosok Semangat Kurangi Angka Putus Sekolah

Written by Kamadeva at 2013-03-21 04:32:33.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bank Dunia yang bertajuk Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) ini mendorong semangat pemerintah daerah di pelosok untuk mengurangi angka anak putus sekolah. Sejumlah kabupaten/kota, seperti Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, bertekad melanjutkan upaya tersebut karena memperoleh pencerahan dari program ini.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Yohanes Piterson, mengatakan bahwa pihaknya belajar untuk aktif menggunakan data yang masuk dari sekolah-sekolah di kabupaten tersebut, salah satunya data mengenai anak-anak yang putus sekolah.

"Selama ini kami hanya menerima dan mengumpul data saja. Tidak tahu tindak lanjutnya mau bagaimana. Tapi dari program ini ada pencerahan," kata Piterson saat diskusi di Crowne Plaza Ballroom, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Sekolah Diharap Cermati Modus Penipuan Berkedok Pengumpulan Data

Written by Kamadeva at 2013-03-21 04:02:42.

Jakarta -- Sekolah diharapkan mencermati adanya modus penipuan yang berkedok pengumpulan data. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menemukan adanya sejumlah surat palsu perihal permintaan data ke sekolah-sekolah yang mengatasnamakan PDSP.

PDSP mendapai dua buah surat dengan nomor 890/2173/sj tanggal 4 Februari 2013 dan surat bernomor 3557/G4/LL/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal pendataan pendidikan yang dilakukan PDSP. Kedua surat tersebut dapat dipastikan palsu. "PDSP tidak pernah mengirimkan kedua surat tersebut," kata Kepala PDSP, Yul Yunazwin Nazaruddin, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Disdik Minta Sekolah Ajukan Beasiswa ke Perusahaan

Written by Kamadeva at 2013-03-21 01:18:46.

KARIMUN, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, meminta pengelola sekolah proaktif mengajukan permohonan beasiswa bagi siswa kurang mampu ke berbagai perusahaan yang menyediakan dana pengembangan masyarakat.

Pengelola sekolah kini perlu proaktif sebab Tim Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (TP2M) tidak lagi ditunjuk sebagai pengelola dana community development (CD) atau corporate social responsibility (CSR), demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Karimun Sudarmadi di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

"Dulu, permohonan beasiswa dengan dana CD bisa diajukan melalui TP2M. Tapi sekarang langsung ke perusahaan karena TP2M sudah ditutup, karena itu pihak sekolah harus proaktif mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan untuk membantu biaya pendidikan siswa tidak mampu," kata Sudarmadi, Rabu (20/3/2013).

Gotong Royong Benahi Tata Kelola Pendidikan Dasar

Written by Kamadeva at 2013-03-20 09:22:30.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karut-marut dunia pendidikan di Indonesia dinilai disebabkan oleh tata kelola pendidikan yang tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Bank Dunia, Uni Eropa dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membenahi tata kelola pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Melalui program bertajuk Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang berlangsung dari tahun 2008-2012, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, mengatakanpenyelenggara pendidikan di setiap tingkatan diberikan pendampingan.

Mendikbud: Siapkan "Karpet Merah" Bagi Siswa Miskin Berprestasi

Written by Kamadeva at 2013-03-20 04:37:32.

Jakarta --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan adanya pergeseran yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan tinggi. Jika selama ini tingkat kemuliaan sebuah perguruan tinggi terletak pada banyaknya mahasiswa yang mampu secara ekonomi, maka sekarang dilihat dari berapa banyak siswa miskin yang belajar di kampus tersebut.

"Dalam bahasa kasarnya, sudah saatnya kita gelar karpet merah untuk adik-adik kita itu bisa masuk perguruan tinggi," kata Mendikbud usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Chairul Tanjung Foundation dengan 16 rektor PTN, di Graha Utama Kemdikbud, Selasa (19/3).

Mendikbud mengatakan, Bidikmisi menjadi salah satu cara untuk membawa masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dengan kata lain, program ini untuk membeli masa depan dengan harga sekarang. Dari program ini diharapkan pemerintah dan negara hadir di tengah-tengah keluarga yang kehidupan ekonominya kurang. Ada tiga alasan mengapa Bidikmisi harus dijalankan. Pertama, alasan politik Undang-Undang. "Kalau PTN tidak melaksanakan, berarti melanggar perintah undang-undang", kata Mendikbud.

Kemendikbud Tolak Buka Kunci Jawaban UN ke Publik

Written by Kamadeva at 2013-03-20 01:31:36.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menegaskan penolakan untuk membuka kunci jawaban Ujian Nasional (UN) SMP/MTs tahun 2012 ke publik. Penegasan ini kembali dilontarkan dalam sidang ajudikasi pertama antara Kemendikbud dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di kantor Komisi Informasi Pusat, Selasa (19/3/2013), menyusul sengketa permohonan informasi kunci jawaban UN oleh ICW.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, mengatakan bahwa pihaknya telah menjawab permohonan ICW mengenai kunci jawaban UN tersebut dan menjelaskan kunci jawaban tersebut tidak dapat dibuka kepada publik. Namun, ICW menyatakan keberatan atas jawaban dari Kemdikbud tersebut.

Isi Buku Pelajaran Akan Dikendalikan Pemerintah

Written by Kamadeva at 2013-03-19 05:29:08.

Bandung - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan bahwa isi buku-buku pelajaran mulai dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) akan sungguh-sungguh dikendalikan oleh Pemerintah. "Akan dikendalikan betul, bukan pada percetakannya tapi pada kontennya, kita tidak ingin ada kesalahan pada buku-buku yang ada," ujarnya di hadapan sejumlah wartawan di Bandung, Sabtu (16/3) kemarin.

Buku-buku pelajaran yang akan digunakan sebagai pegangan siswa maupun guru, akan ditulis oleh sebuah tim, bukan oleh satu atau dua orang saja, ujar mantan Menkominfo tersebut. "Selain itu nantinya akan ada internal reviewer termasuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan juga independent reviewer," kata Mendikbud. Hal tersebut untuk memastikan dari segi konten tidak ada masalah, metodenya benar, dan urutan materinya tidak ada yang hilang.

30.915 Siswa di Batam Mengikuti UN 2013

Written by Kamadeva at 2013-03-19 04:14:50.

BATAM, KOMPAS.com — Sebanyak 30.915 orang siswa tingkat SD hingga SMA/sederajat di Kota Batam akan mengikuti ujian nasional (UN) yang akan dilaksanakan bertahap mulai 15 April 2013.

"Peserta UN itu terdiri atas 14.322 siswa SD, 9.451 siswa sekolah menengah pertama (SMP), 3.859 siswa sekolah menengah atas (SMA), dan 3.283 siswa sekolah menengah kejuruan (SMK)," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin di Batam, Senin (18/3/2013).

Ia mengatakan, untuk jenjang SMA/SMK/sederajat UN akan dilaksanakan pada 15-18 April, jenjang SMP akan dilaksanakan pada 22 - 25 April, dan SD pada 6-8 Mei mendatang.